Saatnya Restorasi di Aceh
Oleh Said Achmad kabiru Rafiie
9 June 2009, 08:06 Opini Administrator
TUGAST BRR di Aceh sudah usai pada 16 April 2009 lalu. Lembaga rehab dan rekon Aceh pascasmong itu juga memberikan aset kepada pemerintah daerah sebesar Rp 1,32 triliun di samping mengembalikan aset sebesar Rp 1,95 triliun kepada Negara. Selama empat tahun, BRR telah membangun 140.000 unit rumah di Aceh dan Nias, 3.600 kilometer jalan baru, 12 bandar udara atau airstrip, 20 pelabuhan laut, sekitar hampir 1.500 unit sekolah termasuk 39.000 guru mengikuti pelatihan, 1.000 fasilitas kesehatan, 987 bangunan pemerintahan, 195.000 UKM dibantu dan 70.000 hektar lahan pertanian kembali berproduksi.
Secara umum BRR sukses bertugas di Aceh. Namun di balik itu, Bank Dunia (Aceh Economic Update April 2008) melaporkan sumbangan oil dan gas terhadap perekonomian atau Gross Domestic Product (GDP) menurun dari 9,8 persen (tahun 2003) menjadi 21,6 persen (tahun 2007). Ini akibat produksi minyak menurun dari 100 cargo/tahun (2003) menjadi 50 cargo/tahun.
Masalah lain di Aceh, adalah ribuan rumah tangga tidak memiliki lapangan kerja dan miskin. Data World Bank, menyebut 15.000 lebih tenaga kerja menganggur. Makin parah lagi dengan tingkat kemiskinan yang mencapai angka 26,7 persen lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional 16.6 persen.
Tingginya angka penganguran di Aceh mencerminkan terjadinya ketimpangan dari distribusi kekayaan di Aceh. Terlihat pada adanya peningkatan aset perbankan dari 10 triliun (tahun 2003) menjadi 23 triliun lebih (tahun 2007). Begitu juga dengan penjualan kendaraan bermotor (mobil maupun sepeda motor). Penjualan mobil naik 60 persen dari tahun 2003 hingga 2007, sepeda motor naik mencapai 70 persen. Kenaikan ini menandakan bahwa ada penambahan pendapatan pada sebagian golongan masyarakat sehingga mengakibatkan peningkatan dalam pembelian barang baik secara kredit maupun tunai.
Itulah fakta yang memprihatinkan. Dan yang paling merasakan warga yang bermukim di desa-desa. Pemerintah Aceh telah meluncurkan program Alokasi Dana Gampong (ADG) yang mencapai Rp 1,7 triliun. Pemerintah pusat juga telah meluncurkan program PNPM Mandiri sebesar Rp 222,88 miliar yang langsung disalurkan pada 23 kabupaten/kota di Aceh. Tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.
Pertanyaannya, bagaimana mengelola program ADG dan PNPM, benar-benar bisa dimanfaatkan langsung masyarakat miskin di desa. Banyak program pemerintah sudah diluncurkan, ujungnya yang kaya adalah kelompok tertentu hingga proyek itu raib bersama waktu. Sebab programnya tak terencana, tearah, dan tanpa melibatkan masyarakat sebagai kelompok sasaran.
Sekarang kita akan melihat lagi, dan berharap ada perubahan. Apalagi hasil Pemilu legislatif beberapa waktu lalu sudah dimenangkan partai lokal, terutama Partai Aceh (PA). Artinya, akan memperkuat eksikutif, khususnya gubernur Irwandi selaku anggota PA, untuk melaksanakan pembangunan Aceh ke depan sebagai implemtasi amanah rakyat Aceh.
Jika pemerintah mampu secara jujur dan serius, maka program itu akan menjadi monumen yang dikenang rakyat Aceh. Agaknya patut belajar pada sejumlah pemimpin yang berhasil melakukan terobosan besar dalam kehidupan masyarakatnya. Sebutlah program New Deal yang diperkenalkan oleh Presiden Amerika F.D Roosevelt dalam mengatasi Great Depresi ekonomi di Amerika. Kebijakan Roosevelt yang terkenal adalah memberikan stimulus kepada industri baja dan logam untuk menciptakan peralatan perang, serta membanguan infrastruktur kereta api, jalan dan jembatan. Kebijakan ini telah berhasil menyelamatkan perekonomian Amerika dari depresi besar di pertengahan 1930-an serta menciptakan ribuan lapangan kerja dan memperketat regulasi di bidang keuangan dan perbankan.
Demikian halnya Deng Xiaoping (1978-1990) di Cina. Tokoh generasi kedua setelah Mao dalam partai komunis China itu melakukan lompatan, setelah bencana kelaparan besar di China. Deng berkesimpulan, penyebab hancurnya perekonomian adalah korupsi dan birokrasi yang tidak efisien. Untuk menghapus korupsi, Deng mengintruksikan untuk menghukum mati koruptor di depan keluarga dan masyarakat sehingga menimbulkan effek jera. Untuk memperlancar birokarsi, China, Deng mulai membuka pasarnya terhadap dunia luar. Dia tidak ragu untuk mengambil sebagaian sisi sistem kapitalis dianut dalam perekonomian sosialis. Kebijakan Deng, telah membawa perubahan besar bagi perekomian China untuk menjadi Macan Baru Asia. ]
Pemerintah Aceh perlu juga belajar pada kebijakan restrotasi Meiji (1968-1912) di Jepang. Kaisar Meiji, setelah mendapat kekuasan kembali dari para Shongun, ia mengubah drastis dalam kehidupan masyarakat Jepang. Langkah pertama, ia membuka isolasi dari dunia luar. Hal itu didasari pada keinginan Meiji untuk membangun armada perang yang kuat. Maka anak-anak Jepang dikirim ke luar (Eropah) untuk bersekolah. Ia juga mengundang tenaga ahli dari Eropah untuk bekerja di Jepang.Pembangunan industri di Jepang harus berbasis pendidikan atau sumberdaya manusia secara terprogram untuk tujuan teknik industri dan militer. Industrilisasi berjalan teratur, terprogram dan tidak menimbulkan dampak seperti revolusi industri di Inggris pada abad ke-17.
Restorasi Meiji diakui sebagai perubahan yang berjalan sangat lembut dalam masyarakat Jepang. Ini berbeda dengan revolusi Rusia yang digerakkan oleh Lenin, atau Jerman oleh Hitler. Restrorasi meiji telah berhasil membangkitkan rasa nasionalisme anak-anak negeri Shinto itu sehingga Jepang menjadi Negara industri manufacture terkenal di dunia dengan budaya kerja yang loyal, displin dan sangat efisien.
Saat ini, ketika industri manufacture terutama otomotif di Amerika, tidak mampu menghadapi krisis ekonomi, terbukti baru saja General Motor sebagai raksasa otomotif dunia menyatakan bangkrut, justru industri otomotif di Jepang makin tangguh. Restroasi Meiji tak hanya membangun Jepang jadi negara industri raksasa, lebih dari itu telah membangun Jepang yang berkarakter dan berindentitas. Sehingga mampu bertahan dalam keadaan apapun.
Aceh memiliki perjalanan sejarah unik dari segala aspek (agama, budaya, sosial, hingga aspek politik). Pasca MoU 15 Agustus 2005, masyarakat Aceh menyematkan harapan akan ada perubahan Aceh ke depan. Harapan itu sekarang diserahkan kepada pemerintah (eksikutif dan legislatif). Dan tak terlalu sulit jika pemimpin itu komitmen atas rakyat, setidaknya dengan menjalankan amanah UU-PA yang menjadi payung pemerintah Aceh, dipastikan bisa diwujudkan Aceh yang maju dan bermartabat.
Di antara komitmen yang harus dilaksanakan, pertama, gubermur Aceh, harus konsisten. Kedua, bidang industri, harus fokus pada pembangunan idustri Agrobisnis. Artinya, ketergantungan pada minyak dan gas bisa dikurangi. Ketiga, mendorong investasi swasta secara besar-besaran di samping belanja daerah. Keempat, menjamin bahwa program yang diluncurkan benar-benar mencapai sasaran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat akar rumput yaitu Kredit pemakmu Naggroe, Dana Alokasi Gampong dan PNPM Mandiri.
Kelima, melakukan reformasi birokrasi dengan tegas, siapapun gubernurnya tidak akan mampu menjalankan pemerintah yang baik apabila tidak melakukan perubahan mental dan perilaku birokrasi kita. Reformasi birokrasi menjadi kunci performance dalam melayani masyarakat. Ibarat mobil, jika berganti sopir dan mobilnya tidak diperbaiki maka akan macet jalannya. Keenam, undang investor dan memberi kemudahan, jangan justru mencekek yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.
* Penulis adalah mahasiswa Master Economic of Texas A&M University, USA, dosen pada Universitas Teuku Umar, Meulaboh.
Secara umum BRR sukses bertugas di Aceh. Namun di balik itu, Bank Dunia (Aceh Economic Update April 2008) melaporkan sumbangan oil dan gas terhadap perekonomian atau Gross Domestic Product (GDP) menurun dari 9,8 persen (tahun 2003) menjadi 21,6 persen (tahun 2007). Ini akibat produksi minyak menurun dari 100 cargo/tahun (2003) menjadi 50 cargo/tahun.
Masalah lain di Aceh, adalah ribuan rumah tangga tidak memiliki lapangan kerja dan miskin. Data World Bank, menyebut 15.000 lebih tenaga kerja menganggur. Makin parah lagi dengan tingkat kemiskinan yang mencapai angka 26,7 persen lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional 16.6 persen.
Tingginya angka penganguran di Aceh mencerminkan terjadinya ketimpangan dari distribusi kekayaan di Aceh. Terlihat pada adanya peningkatan aset perbankan dari 10 triliun (tahun 2003) menjadi 23 triliun lebih (tahun 2007). Begitu juga dengan penjualan kendaraan bermotor (mobil maupun sepeda motor). Penjualan mobil naik 60 persen dari tahun 2003 hingga 2007, sepeda motor naik mencapai 70 persen. Kenaikan ini menandakan bahwa ada penambahan pendapatan pada sebagian golongan masyarakat sehingga mengakibatkan peningkatan dalam pembelian barang baik secara kredit maupun tunai.
Itulah fakta yang memprihatinkan. Dan yang paling merasakan warga yang bermukim di desa-desa. Pemerintah Aceh telah meluncurkan program Alokasi Dana Gampong (ADG) yang mencapai Rp 1,7 triliun. Pemerintah pusat juga telah meluncurkan program PNPM Mandiri sebesar Rp 222,88 miliar yang langsung disalurkan pada 23 kabupaten/kota di Aceh. Tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.
Pertanyaannya, bagaimana mengelola program ADG dan PNPM, benar-benar bisa dimanfaatkan langsung masyarakat miskin di desa. Banyak program pemerintah sudah diluncurkan, ujungnya yang kaya adalah kelompok tertentu hingga proyek itu raib bersama waktu. Sebab programnya tak terencana, tearah, dan tanpa melibatkan masyarakat sebagai kelompok sasaran.
Sekarang kita akan melihat lagi, dan berharap ada perubahan. Apalagi hasil Pemilu legislatif beberapa waktu lalu sudah dimenangkan partai lokal, terutama Partai Aceh (PA). Artinya, akan memperkuat eksikutif, khususnya gubernur Irwandi selaku anggota PA, untuk melaksanakan pembangunan Aceh ke depan sebagai implemtasi amanah rakyat Aceh.
Jika pemerintah mampu secara jujur dan serius, maka program itu akan menjadi monumen yang dikenang rakyat Aceh. Agaknya patut belajar pada sejumlah pemimpin yang berhasil melakukan terobosan besar dalam kehidupan masyarakatnya. Sebutlah program New Deal yang diperkenalkan oleh Presiden Amerika F.D Roosevelt dalam mengatasi Great Depresi ekonomi di Amerika. Kebijakan Roosevelt yang terkenal adalah memberikan stimulus kepada industri baja dan logam untuk menciptakan peralatan perang, serta membanguan infrastruktur kereta api, jalan dan jembatan. Kebijakan ini telah berhasil menyelamatkan perekonomian Amerika dari depresi besar di pertengahan 1930-an serta menciptakan ribuan lapangan kerja dan memperketat regulasi di bidang keuangan dan perbankan.
Demikian halnya Deng Xiaoping (1978-1990) di Cina. Tokoh generasi kedua setelah Mao dalam partai komunis China itu melakukan lompatan, setelah bencana kelaparan besar di China. Deng berkesimpulan, penyebab hancurnya perekonomian adalah korupsi dan birokrasi yang tidak efisien. Untuk menghapus korupsi, Deng mengintruksikan untuk menghukum mati koruptor di depan keluarga dan masyarakat sehingga menimbulkan effek jera. Untuk memperlancar birokarsi, China, Deng mulai membuka pasarnya terhadap dunia luar. Dia tidak ragu untuk mengambil sebagaian sisi sistem kapitalis dianut dalam perekonomian sosialis. Kebijakan Deng, telah membawa perubahan besar bagi perekomian China untuk menjadi Macan Baru Asia. ]
Pemerintah Aceh perlu juga belajar pada kebijakan restrotasi Meiji (1968-1912) di Jepang. Kaisar Meiji, setelah mendapat kekuasan kembali dari para Shongun, ia mengubah drastis dalam kehidupan masyarakat Jepang. Langkah pertama, ia membuka isolasi dari dunia luar. Hal itu didasari pada keinginan Meiji untuk membangun armada perang yang kuat. Maka anak-anak Jepang dikirim ke luar (Eropah) untuk bersekolah. Ia juga mengundang tenaga ahli dari Eropah untuk bekerja di Jepang.Pembangunan industri di Jepang harus berbasis pendidikan atau sumberdaya manusia secara terprogram untuk tujuan teknik industri dan militer. Industrilisasi berjalan teratur, terprogram dan tidak menimbulkan dampak seperti revolusi industri di Inggris pada abad ke-17.
Restorasi Meiji diakui sebagai perubahan yang berjalan sangat lembut dalam masyarakat Jepang. Ini berbeda dengan revolusi Rusia yang digerakkan oleh Lenin, atau Jerman oleh Hitler. Restrorasi meiji telah berhasil membangkitkan rasa nasionalisme anak-anak negeri Shinto itu sehingga Jepang menjadi Negara industri manufacture terkenal di dunia dengan budaya kerja yang loyal, displin dan sangat efisien.
Saat ini, ketika industri manufacture terutama otomotif di Amerika, tidak mampu menghadapi krisis ekonomi, terbukti baru saja General Motor sebagai raksasa otomotif dunia menyatakan bangkrut, justru industri otomotif di Jepang makin tangguh. Restroasi Meiji tak hanya membangun Jepang jadi negara industri raksasa, lebih dari itu telah membangun Jepang yang berkarakter dan berindentitas. Sehingga mampu bertahan dalam keadaan apapun.
Aceh memiliki perjalanan sejarah unik dari segala aspek (agama, budaya, sosial, hingga aspek politik). Pasca MoU 15 Agustus 2005, masyarakat Aceh menyematkan harapan akan ada perubahan Aceh ke depan. Harapan itu sekarang diserahkan kepada pemerintah (eksikutif dan legislatif). Dan tak terlalu sulit jika pemimpin itu komitmen atas rakyat, setidaknya dengan menjalankan amanah UU-PA yang menjadi payung pemerintah Aceh, dipastikan bisa diwujudkan Aceh yang maju dan bermartabat.
Di antara komitmen yang harus dilaksanakan, pertama, gubermur Aceh, harus konsisten. Kedua, bidang industri, harus fokus pada pembangunan idustri Agrobisnis. Artinya, ketergantungan pada minyak dan gas bisa dikurangi. Ketiga, mendorong investasi swasta secara besar-besaran di samping belanja daerah. Keempat, menjamin bahwa program yang diluncurkan benar-benar mencapai sasaran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat akar rumput yaitu Kredit pemakmu Naggroe, Dana Alokasi Gampong dan PNPM Mandiri.
Kelima, melakukan reformasi birokrasi dengan tegas, siapapun gubernurnya tidak akan mampu menjalankan pemerintah yang baik apabila tidak melakukan perubahan mental dan perilaku birokrasi kita. Reformasi birokrasi menjadi kunci performance dalam melayani masyarakat. Ibarat mobil, jika berganti sopir dan mobilnya tidak diperbaiki maka akan macet jalannya. Keenam, undang investor dan memberi kemudahan, jangan justru mencekek yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.
* Penulis adalah mahasiswa Master Economic of Texas A&M University, USA, dosen pada Universitas Teuku Umar, Meulaboh.
